Richard Wollheim mengidentifikasi: warga negara yang mendukung demokrasi mengakui legitimasi keputusan mayoritas. Namun jika mayoritas memilih kebijakan yang tidak ia setujui, ia memiliki dua keyakinan normatif: (1) Kebijakan A seharusnya diimplementasikan (komitmen demokratis) dan (2) Kebijakan B seharusnya diimplementasikan (keyakinan substantif pribadinya). Keduanya adalah "seharusnya" normatif yang berbeda.
Paradoks ini mengekspos ketegangan antara prosedur demokratis dan substansi kebijakan. Resolusinya melibatkan perbedaan antara tingkatan normatif: komitmen pada prosedur (demokrasi) dan komitmen pada substansi (kebijakan tertentu) beroperasi pada level yang berbeda dan tidak perlu bertentangan secara logis — meski menimbulkan ketegangan psikologis nyata.
← Kembali ke Daftar Paradoks